SUARA PEMBARUAN DAILY
Soeharto dan Pramuka
Istimewa
Soeharto menyalami pemimpin upacara Apel Besar Hari Pramuka, di Istana Negara, tahun 1986.
Mewakili seluruh anggota Gerakan Pramuka, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Presiden Soeharto yang juga mantan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Ka Mabinas) Gerakan Pramuka. Pak Harto dinilai banyak jasanya bagi perkembangan Gerakan Pramuka.
"Bersama almarhumah Ibu Tien Soeharto yang sejak kecil aktif di kepanduan, Soeharto menghibahkan tanah seluas 200 hektare di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, untuk dijadikan bumi perkemahan pramuka. Ini hanya sebagian kecil dari kepedulian Pak Harto pada Gerakan Pramuka," tutur Azrul.
Untuk pertama kalinya, ungkap Azrul, bumi perkemahan yang kemudian dinamai Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur itu, digunakan untuk arena Jambore Nasional (Jamnas) pada 1973. Jamnas pertama setelah Gerakan Pramuka diresmikan pada 14 Agustus 1961 itu, untuk pertama kalinya juga diikuti oleh para pramuka dari Irian Jaya (sekarang Papua).
Untuk menuju Cibubur saat itu belum ada jalan tol, jadi harus melalui Jalan Raya Bogor. Walaupun kondisinya masih cukup sulit, Jamnas itu terbilang sukses. Apalagi semua peserta yang jumlahnya puluhan ribu orang diberikan bingkisan berupa kain seragam pramuka dari Presiden dan Ibu Tien Soeharto.
Di masa Soeharto menjadi Ka Mabinas, Gerakan Pramuka tumbuh pesat. Bila sebelumnya jumlah anggota pramuka di Indonesia hanya ratusan ribu, saat Soeharto menjabat Ka Mabinas jumlahnya meningkat pesat sampai belasan juta anggota, bahkan menjadi organisasi kepanduan terbanyak anggotanya di seluruh dunia. Kini jumlah anggota Gerakan Pramuka tercatat lebih dari 20 juta.
Adalah Soeharto pula yang pernah melunasi iuran keanggotaan Gerakan Pramuka senilai US$ 500.000 di World Organization of Scout Movement (WOSM), organisasi induk dari organisasi-organisasi kepanduan di seluruh dunia. Jumlah iuran yang harus dibayar memang cukup besar, mengingat jumlah anggota Gerakan Pramuka juga terhitung paling banyak.
Pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan berbagai sarana dan prasarana Gerakan Pramuka terus ditingkatkan. Selain Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur yang semakin dilengkapi sarananya, dibangun pula berbagai bumi perkemahan di banyak daerah. Sarana pendidikan dan latihan untuk pembina pramuka juga disediakan, seperti Pusat Pendidikan Kader (Pusdika) Gerakan Pramuka yang kini berganti nama menjadi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Lemdikanas), juga di Cibubur.
Di Cibubur juga, para pramuka dapat berlatih dan berkegiatan di air, karena tersedianya sarana kegiatan di Danau Situbaru. Disediakan pula air strip dan sejumlah pesawat layang untuk para pramuka yang menggemari kegiatan dirgantara. Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, juga dipermodern bekerja sama dengan Pertamina. Belum lagi, penyediaan buku-buku kepramukaan dan banyak lainnya.
Petisi 50
Sayangnya, setelah lahirnya Petisi 50 yang digagas sejumlah tokoh untuk mengritik pemerintahan pada awal 1980-an, hubungan Soeharto dengan Azis Saleh (almarhum) memburuk. Padahal, Azis Saleh adalah salah satu dari "empat serangkai" yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada akhir 1950-an.
Dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Azis Saleh, Menteri PP dan K Dr Prijono, serta Achmadi, berbagai organisasi kepanduan "melebur" menjadi satu organisasi dengan nama Gerakan Pramuka. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 238/1961 yang masih berlaku sampai saat ini, Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan nasional di Indonesia.
Azis Saleh menjadi satu-satunya tokoh Gerakan Pramuka yang pernah dipercaya memimpin Komite Kepanduan Asia-Pasifik. Namun, karena ikut menandatangani Petisi 50, Azis Saleh kemudian pelan-pelan "disingkirkan" dari berbagai kegiatan dan acara tingkat nasional, termasuk di kegiatan pramuka.
Baru setelah reformasi pada 1998, Azis Saleh kembali diundang beberapa kali pada kegiatan pramuka tingkat nasional. Dalam suatu pertemuan di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka setelah Pak Harto tak menjabat lagi sebagai Presiden, Azis Saleh pernah mengatakan, dia sudah memaafkan Soeharto. "Ah, itu kan sudah berlalu, buktinya saya sudah diundang lagi ke sini (Kwartir Nasional, Red)," tuturnya saat itu. [B-8]
Soeharto dan Pramuka
Istimewa
Soeharto menyalami pemimpin upacara Apel Besar Hari Pramuka, di Istana Negara, tahun 1986.
Mewakili seluruh anggota Gerakan Pramuka, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Presiden Soeharto yang juga mantan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Ka Mabinas) Gerakan Pramuka. Pak Harto dinilai banyak jasanya bagi perkembangan Gerakan Pramuka.
"Bersama almarhumah Ibu Tien Soeharto yang sejak kecil aktif di kepanduan, Soeharto menghibahkan tanah seluas 200 hektare di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, untuk dijadikan bumi perkemahan pramuka. Ini hanya sebagian kecil dari kepedulian Pak Harto pada Gerakan Pramuka," tutur Azrul.
Untuk pertama kalinya, ungkap Azrul, bumi perkemahan yang kemudian dinamai Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur itu, digunakan untuk arena Jambore Nasional (Jamnas) pada 1973. Jamnas pertama setelah Gerakan Pramuka diresmikan pada 14 Agustus 1961 itu, untuk pertama kalinya juga diikuti oleh para pramuka dari Irian Jaya (sekarang Papua).
Untuk menuju Cibubur saat itu belum ada jalan tol, jadi harus melalui Jalan Raya Bogor. Walaupun kondisinya masih cukup sulit, Jamnas itu terbilang sukses. Apalagi semua peserta yang jumlahnya puluhan ribu orang diberikan bingkisan berupa kain seragam pramuka dari Presiden dan Ibu Tien Soeharto.
Di masa Soeharto menjadi Ka Mabinas, Gerakan Pramuka tumbuh pesat. Bila sebelumnya jumlah anggota pramuka di Indonesia hanya ratusan ribu, saat Soeharto menjabat Ka Mabinas jumlahnya meningkat pesat sampai belasan juta anggota, bahkan menjadi organisasi kepanduan terbanyak anggotanya di seluruh dunia. Kini jumlah anggota Gerakan Pramuka tercatat lebih dari 20 juta.
Adalah Soeharto pula yang pernah melunasi iuran keanggotaan Gerakan Pramuka senilai US$ 500.000 di World Organization of Scout Movement (WOSM), organisasi induk dari organisasi-organisasi kepanduan di seluruh dunia. Jumlah iuran yang harus dibayar memang cukup besar, mengingat jumlah anggota Gerakan Pramuka juga terhitung paling banyak.
Pada masa pemerintahan Soeharto, pembangunan berbagai sarana dan prasarana Gerakan Pramuka terus ditingkatkan. Selain Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur yang semakin dilengkapi sarananya, dibangun pula berbagai bumi perkemahan di banyak daerah. Sarana pendidikan dan latihan untuk pembina pramuka juga disediakan, seperti Pusat Pendidikan Kader (Pusdika) Gerakan Pramuka yang kini berganti nama menjadi Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Lemdikanas), juga di Cibubur.
Di Cibubur juga, para pramuka dapat berlatih dan berkegiatan di air, karena tersedianya sarana kegiatan di Danau Situbaru. Disediakan pula air strip dan sejumlah pesawat layang untuk para pramuka yang menggemari kegiatan dirgantara. Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, juga dipermodern bekerja sama dengan Pertamina. Belum lagi, penyediaan buku-buku kepramukaan dan banyak lainnya.
Petisi 50
Sayangnya, setelah lahirnya Petisi 50 yang digagas sejumlah tokoh untuk mengritik pemerintahan pada awal 1980-an, hubungan Soeharto dengan Azis Saleh (almarhum) memburuk. Padahal, Azis Saleh adalah salah satu dari "empat serangkai" yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada akhir 1950-an.
Dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Azis Saleh, Menteri PP dan K Dr Prijono, serta Achmadi, berbagai organisasi kepanduan "melebur" menjadi satu organisasi dengan nama Gerakan Pramuka. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 238/1961 yang masih berlaku sampai saat ini, Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan nasional di Indonesia.
Azis Saleh menjadi satu-satunya tokoh Gerakan Pramuka yang pernah dipercaya memimpin Komite Kepanduan Asia-Pasifik. Namun, karena ikut menandatangani Petisi 50, Azis Saleh kemudian pelan-pelan "disingkirkan" dari berbagai kegiatan dan acara tingkat nasional, termasuk di kegiatan pramuka.
Baru setelah reformasi pada 1998, Azis Saleh kembali diundang beberapa kali pada kegiatan pramuka tingkat nasional. Dalam suatu pertemuan di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka setelah Pak Harto tak menjabat lagi sebagai Presiden, Azis Saleh pernah mengatakan, dia sudah memaafkan Soeharto. "Ah, itu kan sudah berlalu, buktinya saya sudah diundang lagi ke sini (Kwartir Nasional, Red)," tuturnya saat itu. [B-8]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar